(123)456 7890 demo@coblog.com

Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional Buat Kedaulatan Indonesia Di Natuna

Indonesia memilik dasar hukum yang kokoh buat mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna. Kebalikannya, Indonesia menolak secara tegas klaim historis Cina atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia( ZEEI) di perairan Natuna. Dalam statment formal Departemen Luar Negara Indonesia terdapat 3 poin berarti.

Awal, klaim historis Cina( Cina) kalau semenjak dahulu nelayan Cina sudah lama beraktifitas di perairan tersebut bertabiat unilateral, tidak mempunyai dasar hukum, serta tidak sempat diakui UNCLOS 1982. Alasan ini sudah dibahas serta dimentahkan lewat vonis SCS Tribunal 2016. Indonesia pula menolak sebutan‘ relevant waters’ yang diklaim Cina sebab sebutan ini tidak diketahui serta tidak cocok dengan UNCLOS 1982. Kedua, Indonesia menekan Cina buat menarangkan dasar hukum serta batas- batas yang jelas perikal klaim di ZEEI bersumber pada UNCLOS 1982. Ketiga, bersumber pada UNCLOS 1982 Indonesia tidak mempunyai overlapping claim dengan Cina sehingga berkomentar tidak relevan terdapatnya diskusi apapun tentang delimitasi batasan maritim.

Dari statment formal itu jelas kalau pemerintah Indonesia itu memakai dasar hukum internasional yang umum diucap UNCLOS 1982. Apa sesungguhnya UNCLOS itu? Ini merupakan singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea( UNCLOS), yang kerap diucap Kesepakatan PBB tentang Hukum Laut. Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan ini lewat UU Nomor. 17 Tahun 1985. Semenjak dikala itu Indonesia formal tunduk pada rezim UNCLOS 1982.

Kesepakatan ini memiliki makna berarti sebab konsep Negeri Kepulauan yang diperjuangkan Indonesia sepanjang 25 tahun secara terus menerus sukses mendapatkan pengakuan formal warga internasional. UNCLOS merupakan hasil dari Konferensi- konferensi PBB menimpa hukum laut yang berlangsung semenjak 1973 hingga 1982. Sampai saat ini, UNCLOS tidak kurang dari 158 negeri yang sudah melaporkan bergabung dengan Kesepakatan, tercantum Uni Eropa.

Pengakuan formal secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan daerah cocok dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia bagaikan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia.

Negeri Kepulauan bagi UNCLOS 1982 merupakan sesuatu negeri yang seluruhnya terdiri dari satu ataupun lebih gugusan kepulauan serta bisa mencakup pulau- pulau lain. Negeri Kepulauan bisa menarik garis dasar/ pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik- titik terluar pulau- pulau serta karang kering terluar kepulauan itu.

Tercantum dalam syarat kesepakatan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di daerah perairan Natuna Utara. Kali ini kapal- kapal Tiongkok berani kembali melaksanakan aktivitas eksploitasi tanpa izin di daerah tersebut. Tidak cuma tanpa izin, tetapi pula bersikukuh pada klaim sepihaknya atas hak eksploitasi di situ. Klaim yang tidak diakui sampai dikala ini oleh hukum internasional.

Penguatan kewilayahan laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 pula sudah diperkuat lewat UU Nomor. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang- Undang ini menjadikan Deklarasi Djuanda 1957 juncto UNCLOS 1982 bagaikan salah satu momentum berarti yang jadi pilar memperkukuh keberadaan Indonesia sesuatu negeri. 2 momentum lain merupakan Sumpah Pemuda 1928, serta Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu pula sebabnya, perkara kedaualatan atas perairan Natuna sangat berarti untuk Indonesia.

Akademisi angkat bicara

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Riyanto menegaskan kalau UNCLOS 1982 sudah diterima segala anggota PBB.“ Kesepakatan Hukum Laut itu diterima oleh segala anggota PBB serta telah berlaku sebab sudah diratifikasi oleh banyak negeri,” ucapnya kepada hukumonline.

Dia menarangkan kalau UNCLOS 1982 mengendalikan ketentuan untuk sesuatu negeri buat mengajukan klaim terhadap wilayahnya. Triknya dengan negosiasi antara negara- negara bersangkutan baik bilateral ataupun multilateral buat dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal 48 UNCLOS mengendalikan kewenangan serta hak sesuatu negeri dalam Kesepakatan. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Atip Latipulhayat, menegaskan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif atas dasar UNCLOS 1982 di Natuna Utara.“ Indonesia telah melaporkan terikat dengan syarat UNCLOS 1982 yang jadi dasar melindungi hak Indonesia bagaikan negeri kepulauan. Tercantum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sejauh 200 mil,” kata Atip dikala dihubungi terpisah.

Atip menegaskan upaya yang bisa dicoba oleh Indonesia merupakan wajib muncul secara efisien di daerah Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Sebab Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu yang diucap bagaikan hak berdaulat. Hak berdaulat itu buat tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan serta konservasi sumber kekayaan alam baik biologi ataupun non biologi di ruang air serta kegiatan- kegiatan yang lain buat eksplorasi serta eksploitasi ekonomi zona tersebut semacam pembangkitan tenaga dari air, arus, serta angin.

Dia mengakui terdapat perbandingan antara daerah laut teritorial bagaikan daerah kedaulatan Indonesia dengan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. Oleh sebab itu, pelanggaran oleh Tiongkok ini bukan kompetensi majelis hukum internasional. Metode yang dapat dicoba merupakan menegaskan kedatangan raga Indonesia secara tidak berubah- ubah di perairan Natuna Utara. Menimpa konsekuensi terhadap pelanggaran yang dicoba oleh Tiongkok diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982.

Terdapat mekanisme hak pengejaran mendadak ataupun right of hot pursuit.“ Indonesia memiliki hak buat mengusir dari ZEE itu. Jangan bagikan kesempatan perundingan, ini clear hak Indonesia,” ucapnya.

Bagi Atip, posisi Indonesia bagaikan anggota tidak senantiasa Dewan Keamanan PBB lumayan kokoh buat menegakkan komitmen atas hukum internasional. Terlebih Tiongkok malah anggota senantiasa Dewan Kemanan yang wajib berikan contoh menjamin keamanan serta perdamaian internasional.“ Indonesia jangan melunak sebab kepentingan ekonomi dengan Tiongkok, jika tidak patuh hukum seluruh jadi rusak,” ucapnya.

Atip membedakan siatuasi Indonesia dibanding Filipina yang masih bermasalah soal batasan Zona Ekonomi Ekslusif miliknya. Sepatutnya tidak terdapat celah buat membuat Indonesia melunak atas hak berdaulat di perairan Natuna Utara bersumber pada UNCLOS 1982.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *